Kisruh Penambangan Batu Bara Ketua PN Jakpus Dilaporkan ke KY

[JAKARTA] Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA), Selasa (20/9), terkait kisruh penambangan batu bara di Muaro Bungo, Jambi. PN Jakpus berencana melelang 18.750 lembar saham PT Nusantara Thermal Coal (NTC), padahal NTC masih terlibat sengketa dengan salah seorang pemegang sahamnya, yakni Djendri Djusman.

“Kami memohon perlindungan hukum kepada KY dan Ketua Bidang Pengawasan MA atas eksekusi lelang berdasarkan penetapan No 089/2009.EKS PN Jakarta Pusat,” ungkap Jerry B Rampen dari ARmpen Law Office, kuasa hukum Djendri Djusman dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (22/9). Djendri sejak tahun 2007 lalu, telah mendaftarkan gugatan terhadap PT Bungo Raya Nusantara (BRN) atas kepemilikan 18.750 lembar saham PT NTC tersebut.
Rencana pelelangan ini bermula dari gugatan PT Jambi Resources kepada PT BRN, yang dikabulkan oleh Arbitrase Singapura. Diputuskan, PT BRN harus membayar kewajibannya kepada PT Jambi Resources.

Namun, karena PT BRN tidak mampu membayar, maka PT Jambi Resources melakukan penyitaan saham PT NTC, yang juga milik PT BRN. Saham PT NTC akan dilelang untuk membayar kewajiban PT BRN kepada PT Jambi Resources.

Namun ternyata, salah seorang pemegang saham PT NTC, yakni Djendri Djusman, sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap PT BRN mengenai kepemilikan saham PT NTC. PN Jaksel mengeluarkan penetapan untuk menghentikan dahulu segala tindakan hukum, termasuk menjual 18.750 lembar saham milik yang masih menjadi objek sengketa kepada pihak lain. [PR/M-6]

Sumber: http://www.suarapembaruan.com

Selengkapnya...

Read more...

Bunga Raya Nusantara gugat penetapan eksekusi

Selasa, 14 September 2010
JAKARTA. Sengketa dua perusahaan tambang batu bara antara PT Bungo Raya Nusantara (BRN) dengan Jambi Resources masih berlarut-larut. Menyusul langkah BRN menggugat penetapan eksekusi yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusan arbitrase Singapore International Arbitration Center (SIAC).

Pengacara BRN Agustinus Hutajulu menduga, penetapan eksekusi tertanggal 17 September 2009 lalu palsu. Alasannya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan dua versi penetapan yang tanggal dan nomornya sama dengan pertimbangan yang berbeda. "Salah satu atau kedua-duanya patut diduga dibuat secara palsu," kata Agustinus, Selasa (14/9).

Bila ternyata palsu, Agustinus menilai, penetapan itu telah bertentangan dengan undang-undang arbitrase dan telah melanggar tata cara pemberian eksekusi. Apalagi, dia menduga penetapan itu keluar sebelum tenggang waktu 30 hari untuk BRN mengajukan permohonan pembatalan putusan SIAC. "Karena telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia maka batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum," katanya.

Melalui gugatan ini, Agustinus juga meminta penetapan lainya yang mengacu pada penetapan eksekusi batal demi hukum. Pasalnya sampai gugatan ini dilayangkan belum ada kejelasan penetapan eksekusi mana yang digunakan ketua pengadilan mengeluarkan penetapan tersebut. Seperti penetapan teguran tertanggal 12 Oktober 2009, penetapan eksekusi tertanggal 1 Desember 2009, dan penetapan eksekusi tertanggal 7 Desember 2009.

BRN juga meminta agar putusan SIAC No.074 tahun 2007 tertanggal 6 Agustus 2009 sebagaimana telah dikoreksi pada 10 Agustus 2009 tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Menanggapi gugatan itu, pengacara Jambi Resources Tammy Taher belum dapat dimintai komentarnya. Saat dihubungi nomor teleponnya tidak aktif.

Perselisihan ini mencuat karena pengelolaan kawasan pertambangan Muaro Bungo Jambi. Kawasan tambang seluas 2.832 hektare itu di bawah pengelolaan PT Nusantara Thermal Coal (NTC) sejak 19 Februari 1998.

Sejak 28 Juli 2006, NTC mensubkontrakkan pertambangan batu bara tersebut ke BRN. Tidak berhenti di sini, rupanya BRN kembali mensub-kontrakkan tambang itu ke Jambi Resources (dulu PT Basmal Utama International) tertanggal 28 Juli 2006. Belakangan kerjasama keduanya tidak berjalan mulus, Jambi Resources dituding tidak melakukan pembayaran atas royalty fee selama tiga bulan.

BRN pun lantas geram dan akhirnya pada 31 Oktober 2007 memutuskan kerjasama dengan Jambi Resources. Atas perlakuan ini, Jambi Resources kemudian membawa kasus ini ke Arbitrase SIAC di Singapura. SIAC Singapura lantas mengeluarkan putusan yang intinya Jambi Resources dapat terus melanjutkan pertambangan.

Yudho Winarto

Sumber: http://klasik.kontan.co.id

Selengkapnya...

Read more...

Ribuan Warga Rantau Pandan Demo ke DPRD. Pertanyakan Izin PT Jambi Resources

Jum'at, 15-05-09 | www.fajar.co.id
MUARABUNGO -- Ribuan warga yang mengatasnamakan masyarakat Rantau Pandan Kamis (14/05) kamarin menggelar aksi demo ke DPRD Kabupaten Bungo. Kedatangan para demonstran sekitar pukul 10.00 WIB ini langsung diterima Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Rifai Usman dan beberapa orang anggota DPRD.

Para perwakilan pendemo langsung diajak masuk keruangan DPRD untuk berdiskusi terkait tuntutan warga Rantau Pandan.

Dalam tuntutannya masyarakat Rantau Pandan ini mempertanyakan kepada PT Nusantara Termal Coal (NTC) soal izin beberapa perusahaan yang beroperasi diwilayah PKP2B. Perusahaan tersebut diantaranya PT Jambi Resources, PT Surya Indo Global, PT Asia Mas, PT Putra Yang dan PT Sumatera Bara Energi. Selain itu mereka meminta kepada PT NTC dalam memberi izin kepada sub kontraktor jangan ada yang diistimewakan.

"Selama pemberhentian oleh Dirjen Pertambanfgan pada 17 Oktober 2008 hingga dibukanya kembali pada 8 April 2009, apakah pihak PT NTC ada mengeluarkan izin tambang dan izin penjualan pada PT Basmal/PT Jambi Resources.

Lalu apakah benar kalau pemberitaan selama ini bahwa PT Basmal/PT Jambi Resource mau bayar DHPB (Dana Hasil Produksi Batubara atau DHPB) kepada NTC tapi ditolak," sebut Idris juru bicara pendomo, 14 Mei 2009.

Sementara itu pihak PT NTC yang diwakili Gustap mengakui bahwa hingga saat ini ada 14 perusahaan yang resmi menandatangai kontrak dengan PT NTC, tetapi PT Jambi Resources belum menandatangani. Sesuai dengan Dirjen maka saat ini memakai kontrak, sehingga semua perusahaan yang beroperasi di PKP2B harus memiliki kontrak baru sesuai aturan yang ada. (jpnn)

Sumber: http://www.fajar.co.id


Selengkapnya...

Read more...