Info Bungo 1: Investasi

Tampilkan postingan dengan label Investasi. Tampilkan semua postingan

16 April 2009

Aktivitas Tambang PT NTC Kembali Dibuka

Kamis, 16 April 2009 | Jambiekspres
MUARABUNGO - Akhirnya kegiatan penambangan di wilayah PT Nusantara Termal Coal (NTC) yang berlokasi di Dusun Leban, Kecamatan Rantau Pandan dibuka kembali terhitung sejak 8 April 2009 lalu. Pembukaan ini dilakukan setelah enam bulan dihentikan sementara oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara dikarenakan banyaknya subkontraktor (Subkon) PT NTC yang melakukan aktivitas penambangan tidak sesuai ketentuan.

Dibukanya kembali aktivitas penambangan tersebut berdasarkan surat dari Dirjen Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara, nomor 782/30.01/DBM/2009 tertanggal 8 April 2009 yang ditandatangani Dirjen Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara, Bambang Gatot Ariyono Perihal Pencabutan Surat Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan di Wilayah PT.NTC.

Dalam surat Dirjen Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara tersebut hanya 11 Subkontraktor yang telah menandatangani perjanjian kerjasama penambangan dengan PT.NTC.

Menurut Presiden Komisaris PT.NTC, Drs.Putra Astaman dalam jumpa pers dengan para wartawan kemarin di Bungo mengatakan 11 Subkontraktor (Subkon) yang mendapat izin melakukan kegiatan penambangan diwilayah PT.NTC tersebut adalah CV Citra Perdana (CP), PT.Leban Mutiara Hitam (LMH), PT.Bara Rantau Duku (BRD), PT.Mumpun Cipta Bara (MCB), PT.Kadi Prakarsa Utama (PT.KPU), PT.Dimas Putra Rosa (DPR), CV.Anugrah Kharisma Abadi (AKA), PT.Bukit Asam (BA), PT.Bumi Jaya Perkasa Coal (BJPC), PT.Karya Bungo Pantai Ceria Group ( KBPC), dan CV.Rinda.

Dari 14 Subkontraktor PT.NTC itu hanya 11 Subkontraktor yang mendapat izin melakukan aktivitas penambangan di wilayah PT.NTC, sedangkan tiga Subkontraktor lagi tidak mendapatkan izin. ‘’Tiga perusahaan tersebut tidak mendapat izin melakukan penambangan di wilayah PT.NTC karena belum menandatangani kontrak baru PKP2B dan kalau ketiga perusahaan ini melakukan penambngan maka illegal mining dan akan kita stop aktivitasnya,”ujar Putera Astaman yang didampingi jajaran Direksi PT.NTC diantaranya Vice Presiden Komisaris, Rianzi Julidar,SH.MSc, Presiden Direktur, Limas Madya Nusantara, dan Direktur Umum, Edi Supriyono dalam jumpa pers kemarin.

Pengaktivan kembali kegiatan penambangan di wilayah PT.NTC itu karena PT.NTC sudah melakukan kontrak perjanjian kerjasama baru bersama 11 Subkontraktor PT.NTC tersebut untuk mematuhi aturan PKP2B dalam melakukan aktivitas penambngan batu bara.”Mulai saat ini penambangan di PT.NTC dilakukan sesuai aturan dan harus mematuhi sesuai kontrak PKP2B, diantaranya menjaga lingkungan dengan melakukan reklamasi, diantaranya kita menyerahkan uang jaminan reklamasi Rp.4 Miliar/tahun dan juga melakukan penambngan sesuai aturan yang telah ditetapkan,”Ujar Direktur Utama PT.NTC,Limas Madya Nusantara. (kta)

Sumber:http://www.jambiekspres.co.id/

Sarang Semut Papua - Herba Anti Kanker No. 1!

Selengkapnya...

04 April 2009

7 Perusahaan Ikut Tender Proyek Bandara Bungo

Sabtu, 04/04/2009 | Infojambi.com
MUARABUNGO–Tender proyek lanjutan pembangunan Bandara Lebai Hasan, Muarabungo senilai Rp 82,6 M untuk tahun anggaran 2009-2011, dilakukan Rabu (1/3). Sebanyak tujuh perusahaan masuk dalam tender ini.

Sabtu, 04/04/2009 | 14:59 WIB
Tender ini sengaja digelar untuk mencari pelaksana pekerjaan dua paket proyek. Paket pertama (A) untuk pembangunan gedung terminal dan menara pengawas bandara senilai Rp 46 M. Dari 40 perusahaan yang mendaftar diproyek ini, hanya lima perusahaan yang memenuhi persyaratan. Kelima perusahaan itu, PT Faisa Pasindo, PT Anisa Putri Ragil J0, PT Rudi Agung Laksana, PT Waskita Karya dan PT Pembangunan Perumahan.

Sedangkan Paket kedua (B), untuk pekerjaan timbunan tanah untuk areal sisi udara tahap tiga dan box culvert dengan dana Rp 36,5 M. Sejumlah 40 perusahaan juga telah mendaftar. Meski begitu, hanya empat perusahaan yang dinilai layak. Keempat perusahaan itu, PT Waskita Karya, PT Riyah Permata dan PT Anisa Putri Ragil J0 PT serta Rudi Agung Laksana.

Ketua panitia tender, Nasrial Nasir, ST mengatakan akan mengevaluasi tender tersebut untuk menentukan pemenang dalam waktu secepat mungkin. “Proyek ini didanai dana APBD Bungo dan dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak yang dimulai tahun 2009 sampai 2011,” ujar pria yang juga kepala bidang binamarga ini. (infojambi.com/HBL)

Sumber: http://infojambi.com

Selengkapnya...

Bos PT.MKS Beli Saham Wiltop

Pengelolaannya Diserahkan ke BUMD.

SABTU, 4 APRIL 2009 | Bungo Pos
MUARA BUNGO- Lama tak terdengar kabar soal kerjasama Pemkab Bungo dengan Wiltop yang sebelumnya didengung-dengungkan bakal pecah kongsi.

Lalu Bagaimana, apakah jadi pecah kongsi? Ternyata persoalan ini telah menemukan titik terang dan menariknya semua saham Wiltop yang selama ini kerjasama Pemkab Bungo dengan pengusaha Ayong pegusaha taipan itu kini dibeli oleh pengusaha ternama asal Bungo, H.Ismail Ibrahim yang juga Bos PT.Merangin Karya Sejati.

Hal itu dikatakan Bupati Bungo H.Zulfikar Achmad saat ditanya Bungo Pos kemarin. “Saat ini penyelesaian Wiltop telah selesai, H.Ismail Ibrahim telah membeli seluruh saham-saham Wiltop. Dan manajamen pengelolaannya diserahkan 100 persen kepada pihak BUMD, sehingga BUMD dapat berfungsi sebagaimana mestinya.” ujar Bupati.

Karena pengelolaannya telah diserahkan kepada BUMD, maka Bupati mengharapkan kepada BUMD untuk tanggap tentang masalah pemasarannya. Dan dapat mengusahakan untuk mendatangkan investor-investor baik dari dalam daerah ataupun luar daerah. Sehingga Wiltop dapat terlihat semaraknya bahwa Bungo memiliki pusat perbelanjaan. “Kalau perlu, pihak BUMD dapat mendatangkan investor seperti Ramayana, Matahari, Naga, Giant, Hypermart, Mc Donald, KFC atau mal-mal yang besar di Jakarta dapat dihadirkan di Bungo. Sehingga mal-mal di Bungo dapat hidup juga seperti di kota-kota besar. Inilah yang harus ditanggap oleh BUMD. Jangan sampai BUMD lebih kalah daripada pemegang saham sebelumnya,” harap Bupati. (alt)

Sumber : Bungo Pos.

Selengkapnya...

23 Maret 2009

Permasalahan PT APML dan Warga Belum Tuntas

Senin, 23 Maret 2009 Jambiekspres.co.id

MUARABUNGO - Permasalahan antara PT Aman Pratama Makmur Lestari (APML) dengan masyarakat Dusun Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat hingga kini belum kunjung tuntas. Pasalnya pihak dari PT APML dalam sidang DPRD yang dilaksanakan Sabtu (21/03) kemarin tidak dihadiri langsung oleh Direktur PT APML, Sjamsu. Malahan digantikan dengan kuasa hukumnya, Andi. Kuasa hukum Syamsu mengatakan bahwa Direktur tidak dapat hadir untuk memenuhi undangan DPRD Kabupaten Bungo, dikarenakan anaknya sakit.

Serta merta, Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Dedi Putra sekaligus pemimpin sidang “mengusir” kuasa hukum Direktur PT APML. Ketua DPRD ini tidak menerima kuasa hukum tersebut, karena Pemerintah telah menyerahkan kepercayaan langsung kepada Direktur PT APML bukan kepada kuasa hukumnya. Oleh karena itulah, Dedi merasa sangat kecewa sekali ketidak-hadirian Direktur ke pertemuan hari ini (21/03).

Peretemuan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut, dihadiri anggota komisi II, Kadis Hutbun H.M Dayat, staf ahli, unsur Muspida. “Kita tak bisa melanjutkan sidang ini karena tidak munculnya Direktur PT APML, dan saya tidak mau terima dengan yang namanya kuasa hukum. Sebab masalah ini harus diselesaikan dengan orang yang bersangkutan yaitu Direkturnya langsung,” ujar Dedi Putra.

Bukan hanya itu saja, Dedi pun mengungkapkan dan menegaskan dalam UU kedewanan, jika pihak yang dipanggil tidak memenuhi undangan yang telah diberikan DPRD sebanyak tiga kali pemanggilan. Maka yang dipanggil tersebut akan masuk ke dalam tindak pidana. “Jadi kami hanya akan melakukan sidang jika pihak Direktur sudah datang dan mau bermusyawarah kembali,” tegasnya lagi.

Selain itu juga, Dedi Putra langsung membentuk tim untuk menyelidik ke lapangan. Dan SK pembentukkan tim tersebutpun sudah ditanda-tangani oleh Ketua DPRD, sehingga mereka dapat turun langsung kelapangan. Tim tersebut terdiri dari Komisi II, Hutbun, Kabag SDA, BPN, Kasat Intel dan Kasat Serse.

Sementara itu Basuki, salah seorang anggota masyarakat yang hadir dalam persidangan meminta kepada pihak DPRD agar dapat menyelesaikan masalah ini secepatnya, terlebih masyarakat yang ada lahan mau panen. “Kami meminta agar semuanya cepat selesai, sebab kami hidup dari sana dan juga bagaimana anak istri kami bisa makan jika masalah lahan ini terus dipersengketakan,” harap Basuki.

Untuk sekedar mengingatkan PT APML telah melaporkan masyarakat Dwi Karya Bhakti kepada Bupati Bungo, H Zulfikar Achmad akibat dianggap telah menyerobot lahan seluas lebih kurang 400 H dari PT Aman Pratama Makmur Lestari (APML). Awal permasalahan antara masyarakat dengan PT APML adalah ketika 26 Agustus 1996. PT APML membuat perjanjian dengan masyarakat Dwikarya Bakti untuk mengolah lahan masyarakat seluas 10.500 Hektar, dengan pola pembagian 70 : 30. 70 untuk masyarakat dan 30 untuk perusahaan, dan masyarakat setuju memberikan lahan,karena mau diolah dengan baik. Namun saat itu belum ada perjanjian hingga berapa tahun lahan tersebut diolah oleh pihak perusahaan.

Akan tetapi dalam pengerjaannya, ternyata pihak PT APML hanya mengolah lahan yang telah diberikan seluas 400 H saja selebihnya dibiarkan begitu saja. Dan ini tentu saja merugikan masyarakat karena lahannya banyak yang dibiarkan kosong dan tak terurus. Melihat tidak ada pengerjaan ini maka tanggal 30 Juni 2001 masyarakat dengan PT APML membuat surat perjanjian lagi yang sudah ditandatangini oleh Sjamsu Direktur PT APML. Dalam surat perjanjian yang diperlihatkan Sakim yang berisi enam butir kesepakatan antara lain berisikan keputusan mitra perkebunan sawit akan dilanjutkan, dengan perawatan pemupukan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tiga bulan sekali dan itu dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Akan dibuatkan jalan untuk memperlancar segala urusan, penyisipan akan segera dilaksanakan. Kemudian juga ada perjanjian akan menanam lahan yang sudah dibuka dan akan dilaksanakan, serta juga, jika tingkat keberhasilan diatas 80 persen dapat diterima oleh mitra, namun jika kurang dari 80 persen dianggap gagal, mitra tidak terima dan perusahaan harus mencari ganti atau solusi yang terbaik.

“Ternyata selama satu tahun setelah kesepakatan tersebut disetujui, pihak PT APML belum juga melakukan penanaman dan lahan masyarakat juga tak dikembalikan. Terlebih lagi untuk bagi hasil, masyarakat tak pernah mendapatkannya. Malahan masyarakat sangat dirugikan oleh pihak PT APML ini. Karena lahannya tidak digarap,” ujar Sakim.

Melihat PT APML yang tak mengurus lahan masyarakat, akhirnya masyarakat menanam kembali lahan yang telah dibiarkan oleh PT tersebut. Namun kenyataanya PT APML tidak menerima hingga melaporkannya ke Bupati. Dalam surat pengaduan ke Bupati yang dibuat 5 Januari 2009, terlihat PT APML meminta Bupati untuk membantu menyelesaikan sengketa tanah tersebut seluas 400 H yang telah diserobot oleh masyarakat.

(alt/jenn)

Sumber :http://www.jambiekspres.co.id/

Selengkapnya...

19 Februari 2009

Bupati Bungo Beri Kemudahan pada Investor

Kamis, 19/02/2009 15:28 WIB Infojambi.com

MUARABUNGO–Kabupaten Bungo terus dilirik para investor. Setiap harinya semakin banyak pengusaha yang ingin menanamkan investasinya di daerah pimpinan H Zulfikar Achmad itu. Kehadiran para investor ini, mendapat dukungan penuh dari bupati.

Salah satu perusahaan yang baru mengembangkan sayapnya di Kabupaten Bungo adalah PT. Boas Mineral Bersinar Group. Perusahaan yang dipimpin Alpan Supandi ini, bergerak dalam bidang mineral. Selain itu, ada PT. Paesa Pasindo Engineering, PT. Mitra Bungo Abadi dan PT. Riyah Permata Anugerah yang kantor bersamanya diresmikan Bupati Bungo beberapa waktu lalu.

“Kita memberi kemudahan kepada investor yang bersedia menanam modalnya di Kabupaten Bungo,” kata Zulfikar, di Jakarta, Kamis (19/2).

Pada kesempatan itu, Bupati Bungo mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah menanamkan modal dan membuka usaha di Kabupaten Bungo. Kehadiran para pengusaha itu, menurut bupati, akan meringankan beban pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran.
Alpan Supandi yang bergerak dalam bidang konstruksi dan mineral mengatakan, Kabupaten Bungo terus berkembang, begitupun dunia usaha. “Semua ini tentu tak lepas dari dukungan pemerintah daerah yang sangat baik,” katanya. (infojambi.com/HBL)

Sumber: www.infojambi.com

Arsip Berita Sebelumnya :