Kabinet HBA – Fachrori…. Siapa Mau ?
Senin, 19 Juli 2010
KOTAJAMBI - Awal bulan depan Hasan Basri Agus (HBA) dan Fachrori Umar dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi periode 2010 – 2015, menggantikan H Zulkifli Nurdin yang memimpin dua periode, 2000 – 2010. Banyak harapan disandarkan masyarakat Jambi pada pemimpin baru yang akan mengusung program “Jambi Emas” tersebut.
Dalam membangun Jambi ke depan, HBA – Fachrori jelas membutuhkan pembantu-pembantu yang kuat. Kabinetnya mesti diisi dengan pejabat yang loyal, kapabel dan teruji kemampuannya. Pejabat yang akan diangkat harus memiliki skill dan latar belakang ilmu sesuai job yang diberikan.
Siapa saja yang bakal duduk di “Kabinet Jambi Emas” ? Memang HBA maupun Fachrori belum mau membicarakannya. Mereka menyatakan akan fokus dulu pada pelantikan. Masalah kabinet akan dibahas setelah mereka resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, yang rencananya dilakukan 3 Agustus mendatang.
Meski HBA – Fachrori masih bungkam, namun rumor tentang “menteri-menteri” mereka sudah lama berseliweran di masyarakat umum. Sejumlah dinas strategis akan diprioritaskan guna mewujudkan impian “Jambi Emas”. Dinas-dinas yang selama ini kinerjanya mandeg bakal dirombak habis. Pejabat yang kerjanya ecek-ecek dibuang.
Posisi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang lebih bergengsi disebut kepala dinas (kadis) atau kepala badan (kaban), kini jadi incaran mereka yang ingin “naik derajat”. Yang sudah duduk tentu ingin bertahan. Itulah makanya, ketika HBA – Fachrori berkampanye dulu, banyak pejabat dan calon pejabat berusaha “cari muka” (carmuk).
Apapun alasan para kepala SKPD bisa duduk kelak tergantung HBA. Meski harus lewat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat), yang akan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur, Fachrori Umar, keputusan tetap ditangan gubernur. Kebijakan gubernur baru akan diuji. Sedikit saja salah menempatkan orang, “Jambi Emas” taruhannya.
Perburuan jabatan mau tidak mau bakal memusingkan HBA - Fachrori dalam mengangkat kepala SKPD. Apalagi bila diantara mereka ada yang sampai berkorban harta, bahkan nyawa, ketika ikut memperjuangkan HBA – Fachrori menjadi gubernur dan wakil gubernur. Orang-orang itu tentu wajib masuk dalam kabinet. Mungkin terlalu naif kalau dibilang untuk mengembalikan “modal”. Tapi setidaknya, jabatan itulah “hadiah” buat mereka.
Disini kekhawatiran muncul. Bukan mustahil pejabat yang duduk nanti orang-orang tidak berkompeten, dari disiplin ilmu maupun kepangkatan. Itu pernah terjadi di Kabupaten Merangin. Dulu, Bupati Rotani Yutaka yang “terhutang budi” pada tim sukses seenaknya mengangkat pejabat, tanpa peduli golongan dan pangkat mereka. Seperti “Jenderal Nagabonar” kira-kira.
Untuk mengangkat seorang pejabat ada aturan yang jelas. Diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2002. Disitu disebutkan, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi pejabat harus mengantongi sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim).
Diklatpim itu banyak macamnya, dari IV hingga I, sesuai golongan kepangkatan dan eselon yang akan diduduki. Untuk eselon-IV harus lulus diklatpim-IV, eselon-III lulus diklatpim-III, dan seterusnya. Itupun belum cukup. Golongan juga memegang peranan besar. Beberapa ketentuan, seperti PP Nomor 100 Tahun 2000 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2005 mengatur semua itu.
Persoalan aturan-aturan itu tidak perlu dikhawatirkan. Maklum, HBA memang datang dari kalangan birokrat pemerintahan. Pengalamannya sudah segudang, mulai dari camat hingga menjabat sekretaris daerah (sekda). HBA jelas tidak mau terjebak dengan kasus “Jenderal Nagabonar” seperti terjadi di Merangin. Namun, sejumlah nama sudah santer disebut-sebut bakal dipakai dalam kabinet HBA nanti.
Sarasaddin, misalnya. Bukan satu-dua orang tahu Ketua Bappeda Sarolangun itu punya andil besar dalam memenangkan HBA – Fachrori di Sarolangun. Isunya, Sarasaddin bakal “dihadiahi” jabatan kepala dinas pendapatan daerah (dipenda). Akankah Sarasaddin diplot untuk sekdaprov, seperti dua mantan sekdaprov sebelumnya, Chalik Saleh dan AM Firdaus, yang “naik” dari jabatan kepala dipenda ? Wallahualam.
Selain itu ada nama Muhammad Rawi, mantan Kadis Diknas Kota Jambi. Ia diplot mengganti kadis diknas provinsi, Rahmat Derita. Putra Rantau Panjang, Merangin, itu ikut berjuang mendongkrak suara HBA – Fachrori dari masyarakat Tabir, Merangin. Rahmat Derita bakal “dibuang” lantaran selama ini dinilai tidak becus mengurus program bea-siswa. Ketika diundang hearing oleh dewan, ia tidak mau datang.
Lalu ada nama Ivan Wairata. Pejabat eselon-III di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi itu calon kuat menggantikan Nino Guritno yang sebentar lagi pensiun. Ivan dianggap punya jasa besar pada kampanye HBA – Fachrori. Ia lebih unggul dibanding Kadis PU Sarolangun, Edy Suranto, atau mantan kepala biro perlengkapan, Akmal Thaib, yang dituding mahasiswa paling bertanggung-jawab terhadap amburadulnya pembangunan asrama Jambi di Yogya.
Tapi, segampang itukah HBA mengangkat pejabat ? Menurut tokoh Jambi, Asnawi Nasution, dalam 4 bulan pertama kepemimpinan HBA – Fachrori, para kadis, kaban dan kepala biro lama tetap dipakai. Ada kesempatan untuk menunjukkan kinerja. “Itu peluang untuk berubah bagi mereka yang selama ini kinerjanya elek-elek,” jelas Asnawi saat ditemui di rumahnya, Kompleks DPRD Telanaipura, belum lama ini.
Hal senada diungkapkan tokoh Jambi lainnya, Hasip Kalimuddin Syam. Mantan wakil gubernur Jambi itu mengungkapkan, untuk menunjang program “Jambi Emas”, HBA mesti memakai orang-orang berpotensi, profesional dan berpengalaman. “Orang lama tidak perlu diganti. Jika mereka mampu dan hasil kerjanya bagus, bisa saja ditarik kembali,” ujar Hasip. (infojambi.com/DODDI IRAWAN)
Sumber: www.infojambi.com
s aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinisi Jambi yang terjadi Selasa (2/6), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Suwarno Soerinta melaporkan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin ke Mapolda Jambi.
