Info Bungo 1: DPRD

Tampilkan postingan dengan label DPRD. Tampilkan semua postingan

05 September 2010

Anggota DPRD Malas Bayar Zakat

Minggu, 5 September 2010
MUARABUNGO, KOMPAS.com — Sebagian dari 30 anggota DPRD Kabupaten Bungo, Jambi, masih malas membayar zakat melalui badan amil zakat daerah, kata Sekretaris Bazda Bungo Ismail.

Ketika ditanya tentang partisipasi anggota DPRD dalam membayar zakat, Sabtu (4/9/2010), ia menjelaskan, dari data yang ada, anggota DPRD yang menyalurkan zakat melalui Bazda tidak mencapai separuh dari jumlah yang ada.

"Kalau tidak salah hanya sekitar 8-10 anggota Dewan saja yang aktif, itu juga kebanyakan dari unsur pimpinan saja. Sementara anggota Dewan lainnya itu masih belum," katanya.

Ismail mengatakan, berdasarkan data di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) DPRD Kabupaten Bungo jumlah penyalur zakat tetap di Bazda itu sekitar 21 orang, sebagian besar PNS di sekretariat DPRD. Dalam pengumpulan zakat untuk tahun ini, pihak Bazda hampir berhasil menghimpun zakat sebanyak lebih dari Rp 2 miliar. Peningkatan ini seiring dengan adanya perda tentang zakat dan dikuatkan dengan peraturan bupati yang diwajibkan PNS untuk membayar zakat.

"Gaji para PNS itu dipotong sebesar 2,5 persen dari gaji pokok. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik," katanya.

Sementara untuk kalangan pengusaha, pembayaran zakat melalui Bazda masih sangat kurang. Karena itu, perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk menekankan dan memfungsikan perda yang telah dibuat agar para pengusaha dan pelaku usaha mau membayarkan zakatnya melalui Bazda.

"Jika ini benar-benar bisa dilaksanakan, diharapkan Bazda bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat tidak mampu," kata Ismail.

Secara terpisah, Ketua I Bazda Bungo H Abdul Azis mengatakan, pihaknya pada Idul Fitri 2010 kembali menyalurkan zakat bagi para 3.313 mustahik (penerima zakat), masing-masing mendapatkan zakat Rp 300.000.

Sementara itu, Ketua DPRD Bungo Mahili saat menanggapi kurangnya kesadaran anggota DPRD menyalurkan zakat melalui Bazda mengatakan, pihaknya terus memberikan imbauan kepada para anggota DPRD untuk menyisihkan pendapatannya dengan menyalurkan zakat melalui Bazda.

"Tapi semua itu kita serahkan kepada masing-masing anggota, apakah mau menyalurkan zakat melalui Bazda, kita juga tidak bisa memaksa," katanya.

Sumber: www.kompas.com

Selengkapnya...

29 Juni 2009

Anggota DPRD Tebo Bakal Dapat Dana Purnabakti, Diambil dari Dana APBD

Minggu, 28/06/2009 | Infojambi.com
MUARATEBO - Sebelum lengser, 30 anggota DPRD Tebo periode 2004-2009 bakal menerima dana purnabakti ratusan juta rupiah pada akhir masa pengabdian mereka bulan Agustus mendatang. Setiap anggota dewan rata-rata akan menerima dana purnabakti sekitar Rp 12,6 juta.

Dananya dialokasikan melalui APBD Tebo. "Dana purnabakti tersebut akan diserahkan sekitar bulan Agustus mendatang atau setelah berakhirnya masa pengabdian para anggota dewan tersebut. ” kata Rizal Effendi SE Sekwan DPRD Tebo.

Sekwan menjelaskan, peruntukan dana tersebut telah diatur dalam PP Nomor 24 tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan. Berdasarkan PP itu, anggota dewan berhak mendapatkan dana purnabakti sebesar enam kali dana representasi yang sebesar Rp2,1 juta per bulan. “ Besarnya dana purnabakti yang bakal diterima masing-masing anggota dewan disesuaikan dengan lamanya masa pengabdian,” ujarnya.

Ditambahkannya, para anggota dewan yang menjadi anggota pengganti antar waktu (PAW) akan mendapat bagian yang lebih sedikit dibanding dengan anggota yang penuh mengabdi selama lima tahun. Akan tetapi pimpinan dewan akan menerima dana purnabakti itu sama dengan anggota dewan lainnya.

Wartono Triyan Kusumo Ketua FPDIP DPRD Tebo mengatakan, dirinya sudah mendengar adanya uang purna bakti buat anggota DPRD Tebo, namun ia jug tetap mengingatkan sekwan dan bendahara agar soal ini hati – hati dan jangan ada aturan yang dilanggar,dia beralasan tak mau seperti anggota Dewan sebelumnya yang bermasalah. (infojambi.com/SUK)

Sumber:http://infojambi.com

Selengkapnya...

17 Juni 2009

Pasca Ditetapkan Tersangka, 3 Mantan Anggota DPRD Tebo Wafat

Rabu, 17/06/2009 | Infojambi.com
MUARATEBO - Pasca ditetapkannya 12 mantan Panmus DPRD Tebo periode 1999-2004 sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Tebo 2003 yang merugikan negara Rp 4,7 M oleh pihak Kejaksaan Negeri Tebo, sudah 3 orang diantara mereka yang meninggal karena sakit dalam beberapa bulan terakhir ini.

Mereka yakni H Mulyono (F Golkar) H Djeje Hamzah (F Golkar) keduanya mantan anggota Panmus, sedangkan HM Yusuf (F PKB) mantan Panggar meninggal dunia Selasa (16/7) kemarin dimakamkan di tanah kelahirannya Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu.

Seperti yang pernah diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Tebo Rahman Dwi Saputra SH, pasca penetapan 12 mantan Panmus setelah sidang mantan panggar di vonis lepas pihak PN Tebo. Pihak Kejari Tebo memberikan kesempatan bagi tersangka untuk didampingi penasehat hukumnya.

Menurutnya pemeriksaan akan dijadualkan pada pekan depan dengan didampingi penasehat hukum mereka. “Kita masih manunggu mereka di dampingi oleh Pengacaranya, kemungkin dijadwalkan minggu depan,” ujar Rahman.
Diantara 12 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi berjamaah Rp 4,7 Milyar itu masih ada yang berstaus sebagai anggota DPRD Tebo periode sekarang. Mereka yakni H Nasrun Nasir, A Roni dan bambang waluyo. Untuk pemeriksaan itu, Kejaksaan sudah mengantongi surat izin dari Gubernur. “Untuk pemeriksaan anggota yang masih aktif, surat izinnya sudah turun dari Gubernur,” terangnya.

Sebanyak 12 orang mantan anggota DPRD Tebo periode 1999-2004 ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi anggaran DPRD di pos sekretariat yang berpotensi merugikan keuangan Negara 4,7 Milyar. Kasus tersebut juga telah menyeret mantan Ketua DPRD Tebo periode itu, Sugianto ke penjara. Sugianto yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Tebo dijebloskan ke penjara setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Jaksa.

Dari informasi yang layak dipercaya, penetapan 12 tersangka itu meliputi semua fraksi DPRD periode itu. Dari Fraksi Golkar diantara anggotanya H Nasrun Nasir, A.Roni ,Djeje Hamzah dan H.Fauzi, Fraksi PDI Perjuangan Yose, Buswan. Fraksi Gabungan yang mencakup PPP, PBB, dan PAN M.Taher, Harmain, Bambang Waluyo, sedangkan dari Fraksi TNI/Polri A.Hadi, Abdul Rozak dan Bastari. (infojambi.com/SUK)

Sumber:http://infojambi.com

Selengkapnya...

28 April 2009

Juli, DPRD Kabupaten Dilantik

Agustus, DPRD Provinsi dan Oktober DPR RI
Senin, 27 April 2009 | Jambiekspres

JAMBI - Juli mendatang, calon anggota legislatif tingkat kabupaten/kota yang terpilih pada pemilu 9 April 2009 lalu harus bersiap-siap mengemban amanah rakyat. Sebab, jika tak ada aral melintang, pada bulan tersebut, mereka dilantik sebagai wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif pada daerah tingkat II.
Hal ini berdasarkan lampiran peraturan KPU No 20 Tahun 2008 tentang penetapan hasil pemilu.

Menurut lampiran peraturan KPU ini, DPRD Provinsi dilantik pada bulan Agustus, DPR RI dan DPD RI pada bulan Oktober 2009. Sebelum pelantikan ini, tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu.

Dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu melakukan penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan terakhir DPD RI secara berjenjang. Dimulai dari KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan selanjutnya oleh KPU Pusat, yang kemudian akan disahkan secara nasional oleh pihak KPU Pusat.

Hal ini dibenarkan oleh anggota KPU Provinsi Jambi Azhar Mulia. ‘’Yah, benar sesuai dengan lampiran tersebut,’’ katanya.

Seperti diketahui, dalam lampiran UU No 20 ini ditetapkan untuk jadwal tahapan penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota digelar 11 Mei hingga 12 Mei 2009. Sedangkan untuk DPRD Provinsi akan digelar pada tanggal 13 Mei hingga 14 Mei 2009. Kemudian selanjutnya untuk DPR RI dan DPD RI akan dilaksanakan secara serentak 15 Mei sampai 16 Mei 2009.

Sementara itu, penetapan dan pengumuman untuk calon terpilih DPRD Kabupaten Kota akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai dari tanggal 13 Mei sampai 14 Mei 2009. Dan untuk tahapan selanjutnya yakni pengumuman dan penetapan calon terpilih DPRD Provinsi Jambi akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi 15 Mei hingga 16 Mei 2009. Tahapan terakhir untuk DPR RI dan DPD RI akan digelar langsung oleh KPU Pusat dari tanggal 17 Mei hingga 20 Mei 2009. (wm3)

Sumber:www.jambiekspres.co.id

Selengkapnya...

25 April 2009

Pimpinan Parpol Bertumbangan

Tak Terpilih Sebagai Wakil Rakyat

Sabtu, 25 April 2009 | Jambiekspres

MUARABUNGO - Duduk sebagai ketua partai politik sepertinya bukan jaminan seseorang bisa dengan mudah terpilih sebagai anggota DPRD.

Buktinya, dibeberapa daerah dalam provinsi Jambi, sejumlah pimpinan partai politik justru gagal melangkah ke legislatif.

Di Bungo, kendati pihak KPU secara resmi belum menetapkan caleg terpilih, namun berdasarkan data hasil pleno KPU sejumlah ketua partai besar sudah bisa dipastikan gagal melaju ke DPRD.

Sebut saja, Ketua Partai Golkar Bungo Malahaswari Hoesin Sa’ad (Dawar) yang maju sebagai caleg nomor urut 1 dapil Bungo I.

Selain itu, ada nama Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Bungo, M.Hendri M.Nur, yang maju dari dapil Bungo I nomor urut 1.

Malahaswari berdasarkan data hasil pleno KPU Bungo hanya mampu meraih perolehan suara 1.026, dia kalah tipis 34 suara dengan Sarkoni Syam caleg Golkar nomor urut 3 Dapil I yang memperoleh suara 1.060.

Begitu juga Hendri M Nur. Dia kalah sekitar 300 suara dari caleg nomor urut 11, Mahili (Alek). Hendri hanya mampu mengantongi 1071 suara, sedangkan Mahili 1421.

Pimpinan parpol lainnya yang juga ikut tumbang antara lain, Ketua PKB H.Abdul Malik.HM. yang hanya meraih perolehan suara 1.022.

Kekalahan beberapa pimpinan parpol tersebut, terutama ketua PAN Hendri M Nur,dinilai sebagai sesuatu hal yang wajar. Pasalnya, Hendri tercatat sebagai satu-satunya ketua partai yang berani bertarung bukan dibasis massanya.

”Hendri kalah terhormat. Saya kira karena dia bertarung bukan di basis massanya. Lagipula lawan yang dihadapinya juga cukup berat seperti Malahaswari, Syaiful Acik Bilal, Yansen, Halilintar dan lainnya,” ujar salah seorang warga kepada koran ini, kemarin.

Sementara itu, di Kerinci tiga pimpinan partai besar juga gagal melangkah ke lembaga legislatif.

Mereka yakni ketua partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kerinci, H Atmawadi Ilyas, Ketua DPC Partai Bintang Reformasi (PBR) H Tabril Dahlan dan Ketua DPC PPP KerinciElyusnadi .

Atmawadi yang maju sebagai caleg PKB dapil Kecamatan Batang Merangin, Gunung Raya, Keliling Danau dan Danau Kerinci, hanya memperoleh suara 587.

Sedangkan Tabril Dahlan yang maju sebagai caleg DPRD Provinsi juga gagal setelah perolehan suaranya jauh tertinggal dibanding partai-partai lainnya.

Selanjutnya, Elyusnadi yang maju di dapil tiga meliputi Kecamatan Hamparan Rawang, Pesisir Bukit, Depati Tujuh, Air Hangat Timur dan Kecamatan Air hangat, kalah bersaing dengan sesama caleg PPP lainnya Hatirman yang berhasil mengumpulkan suara terbanyak.

Berdasarkan hasil pleno KPU, Elyusnadi hanya mendapatkan suara 890 suara, sedangkan Hatirman caleg nomor urut satu mendapatkan suara lebih banyak yakni 1.403.

Anggota KPU Kerinci, Mulfi, mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan pleno dan hasilnya sebagaimana yang disaksikan semuanya.

“Hasil pleno KPU Kerinci sudah sama-sama kita ketahui," sebutnya.

Sementara itu, di Tebo sejumlah pimpinan dan elit partai politik juga harus mengubur mimpi menjadi anggota DPRD.

Mereka diantaranya, Ketua DPD PKS Tebo Mustaharudin, Ketua Partai Gerindra Ir Harmiyanto dan sekretarisnya Yuliana, Ketua partai Hanura M Daud, Ketua PKPB Hamdi, Sekretaris PPP Harmaini, Ketua Partai Pelopor H. Marjohan, Ketua partai Merdeka MT Azri serta beberapa pimpinan partai kecil lainnya. (kta/wdo/ril)

Sumber: www.Jambiekspres.co.id

Selengkapnya...

06 April 2009

Dinas Kesehatan Buka Pos Kesehatan di DPRD

Senin, 06 April 2009 | Bungo Pos
MUARA BUNGO – Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo di bawah kepemimpinan dr.Suhaimi terus mempunyai terobosan. Terobosan kali ini dilakukan Dinas Kesehatan dengan membuka pos kesehatan di gedung DPRD Bungo yang diperuntukan bagi Anggota DPRD Bungo.

“Pos kesehatan untuk anggota Dewan ini setiap ada sidang di DPRD kita siapkan petugas medis kita, untuk mengecek kesehatan Dewan dan mengobati bagi mereka yang sakit,” ujar Suhaimi kepada Bungo Pos.

Pelayanan Kesehatan ini kata mantan Direktur RSUD Bungo ini, selain bertujuan untuk mengecek kesehatan anggota dewan saat sidang di DPRD juga bagian dari program Dinas Kesehatan memperhatikan kesehatan bagi wakil rakyat. “Selain membantu program kesehatan masyarakat kita juga memperhatikan kesehatan bagi wakil rakyat kita di DPRD,” tukasnya.

Dari pantauan Bungo Pos, kemarin terlihat salah satu ruangan yang cukup bersih sudah tersedia di gedung DPRD lengkap dengan tempat tidur bagi pasien dan juga ada ruang tunggu lengkap dengan kursi dan meja dan ruangan ber-AC. “Nanti kita akan tugaskan beberapa orang dokter di sini setiap ada sidang di DPRD ini,” ujarnya. (abi)

Sumber: Bungo Pos

Selengkapnya...